Ketua DPRD Jepara Kembali Mendesak Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Semakin meningkatnya kasus positif di Kabupaten Jepara harus menjadi pembahasan penting oleh semua stakeholder. Hal ini dikarenakan Kabupaten Jepara menjadi kota paling akhir terdampak virus COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Letak geografis yang bukan menjadi jalur mudik membuat kita lengah dalam hal pencegahan terlebih dahulu. Isu terkait penerapan New Normal pun kemungkinan tidak bisa dilakukan melihat situasi yang belum stabil.
Hal ini dilontarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Jepara, H. Imam Zusdi Ghozali, SH. Menurutnya, GTPP Covid-19 Jepara harus segera menunjukan kinerjanya secara jelas. Langkah-langkahnya harus bisa menjangkau semua bagian masyarakat Jepara. Penerapan New Normal diharapkan bisa segera dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jepara secepatnya. Karena itu, itu Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Jepara diminta untuk bisa secepatnya menuntaskan tugasnya. Ada banyak konsekuensi jika New Normal tidak bisa segera diterapkan di Jepara, terutama terkait masalah perekonomian masyarakat Jepara.
“Kami mendukung kegiatan pemerintah kabupaten, maka harus ada percepatan . Perkembangan penanganan yang dilakukan bupati harus lebih jelas,” kata Imam.
Penanganan Covid-19 di Jepara yang dilakukan GTPP Covid Jepara juga tidak tertata dengan baik. Apa yang sudah dilakukan oleh GTPP Covid-19 Jepara tidak mencapai semua masyarakat di Jepara.
Akibatnya dampak yang diharapkan tidak pernah secara signifikan memberi pengaruh pada pelambatan penularan virus ini.
Situasi yang menurutnya akan semakin memperburuk keadaan adalah masalah perekonomian masyarakat. Saat ini sudah banyak bagian masyarakat yang berharap bisa segera kembali bekerja, meski harus dengan menyesuaikan diri dengan aturan New Normal. Namun melihat situasinya, hal ini jelas tidak akan bisa terwujud dalam waktu dekat.
“Dari sisi ekonomi, ini akan berdampak larinya penanam modal asing (PMA) di Bumi Kartini. Dampak lanjutannya akan mempengaruhi perekonomian warga dan daerah secara keseluruhan. APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) Jepara naik karena ada PMA. Kalau pemasukan PAD (pendapatan asli daerah) tidak ada, mau diisi apa. Jangan-jangan nanti malah minus. Makanya harus ada percepatan penanganan,” tegasnya. #dprdjepara
