Terima Perwakilan R3, Ketua DPRD Jepara Dorong Pemerintah Daerah Berikan Kepastian Status
TAMANSARI – Perwakilan Forum Komunikasi R3 yang menaungi ratusan tenaga non-ASN yang dinyatakan tidak lolos seleksi tes CAT dan belum mendapatkan jatah formasi kemarin namun sudah bertahun-tahun bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara melakukan audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara hari Rabu (16/07/2025) siang, menanyakan terkait kepastian nasib pekerjaan mereka selanjutnya.
Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Dr. H. Agus Sutisna, SH, MH, langsung menerima audiensi tersebut di ruang kerjanya. Hadir Ketua Forum R3 Mustakim, bersama beberapa pengurus, membawa satu tuntutan yang jelas, “Segera ada kepastian, segera ada langkah nyata,” kata Mustakim.
Mereka mendesak Pemda dan DPRD memperjuangkan pengangkatan mereka sebagai PPPK, meski hanya paruh waktu, seperti amanat KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025. Mereka merupakan peserta seleksi PPPK Tahap 1 Tahun 2024 yang belum mendapatkan formasi non-ASN yang sudah tercatat di database BKN. Jumlahnya tidak sedikit: 412 orang tenaga teknis dari instansi pendidikan dan OPD. Sekitar 200 orang lainnya non-ASN yang tidak lolos CPNS.
Forum ini meminta agar Pemda mengusulkan mereka menjadi PPPK Paruh Waktu dengan gaji setara Upah Minimum Kabupaten dan fasilitas lain sesuai ketentuan kontrak selama setahun, lalu menjadi PPPK penuh waktu.
“Kami ini sudah mengabdi bertahun-tahun. Kami hanya minta kepastian,” ujar salah satu perwakilan dengan nada pelan namun tegas. Jika usulan itu berjalan, asumsi APBD yang dibutuhkan diperkirakan 18 hingga 24 miliar rupiah per tahun.
Dalam pertemuan itu, Dr. H. Agus Sutisna, SH, MH memberi jawaban yang memberi ruang harapan. “Tenang saja, pemerintah tidak akan memihak-tigakan tenaga honorer yang sudah mengabdi, pasti akan diakomodir. Hanya saja, kita harus sabar menunggu kesiapan postur anggaran,” ujarnya.
Dr. H. Agus Sutisna, SH, MH juga berkomitmen untuk mendorong komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Saya akan bicara dengan pemerintah daerah, supaya usulan PPPK paruh waktu ini segera diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Jangan sampai mereka terkatung-katung tanpa kepastian,” tambahnya.
Bagi ratusan tenaga non-ASN ini, pertemuan tersebut bukan sekadar audiensi. Ini adalah harapan akan peningkatan kesejahteraan dan kepastian status pekerjaan. Forum R3 berharap langkah DPRD ini menjadi jembatan penting agar tahun 2025 mereka bisa diusulkan sebagai PPPK Paruh Waktu, dan pada tahun berikutnya menjadi PPPK penuh waktu.
Satu hal jelas dari ruang rapat itu: perjuangan masih panjang, tetapi pintu peluang sudah diketuk. #dprdjepara
Reporter : And/Ndr
Editor : admin/106
Jangan Lupa Follow Juga Akun Sosial Media Kami :
- Instagram : https://www.instagram.com/DPRDJepara/
- Facebook : https://www.facebook.com/dprdkabjepara/
- Twitter : https://www.twitter.com/DPRDJepara
- Youtube : https://www.youtube.com/@dprdjepara
- TikTok : https://www.tiktok.com/@dprdkabjepara
